Kategori: Pendahuluan

Kemarin malam bersama warga disekitar tambang PT DPM dan PT Gruti melakukan pertemuan informal dengan salah satu komisioner komnas HAM Bang Beka Ulung Hapsara Koordinator subkomisi pemajuan HAM atau komisioner pendidikan dan penyuluhan yang sedang bertugas di Kabupaten Dairi.

Informasi yang kami dapatkan bahwa inisiasi Bupati Dairi yang bermimpi akan menjadikan Dairi ramah HAMlah yang melatarbelakangi kedatangan beliau ke Dairi. Kami pun terdiam dengan sedikit wajah bingung.

Bingung antara percaya dan tidak percaya mengingat fakta dilapangan selama ini, dimana warga disekitar tambang selama ini mengalami intimidasi dan kriminilisasi karena menolak kehadiran tambang PT DPM. Camat dan dan beberapa Kades bersama aparatnya melakukan intimidasi. mengatakan bahwa warga tolak tambang PT DPM tidak akan menerima bantuan bansos, pkh, blt dan sejenisnya untuk menakuti nakuti warga atau tidak ikut gerakan perjuangan tolak tambang yang merupakan hak azasi manusia warga.

Tak cukup hanya di lakukan aparat desa sampai Kadus juga dilakukan oleh aparat kepolisian ketika warga akan aksi dengan turun ke lapangan mengatakan tidak perlu ikut aksi.

Tak sampai disitu kades di salah satu desa juga mempersulit warga untuk mengurus identitas kependudukannya (KTP) bahkan pengalaman pahit salah satu warga diminta untuk menandatangani surat agar tidak ikut perjuangan tolak tambang PT DPM yang akan ikut seleksi menjadi aparat desa.

Fakta lain di desa Sileu- leu warga juga kerap di datangi brimob, kepolisian ketika mereka berusaha mempertahankan tanah yang sudah mereka kuasai puluhan tahun melawan PT Gruti sebuah perusahaan yang akan mengambil hasil hutan kayu.

Disisi lain warga sudah pernah menyurati Bupati sampai tiga kali namun tak satupun surat warga di respon baik oleh Bupati Dairi. Warga dipanggil berulang kali karena terus melawan dan menanam kembali tanah mereka yang dibuldozer oleh alat berat PT. Gruti.

Menjadikan Dairi ramah HAM sepertinya hanya target untuk mendapatkan aksesoris penghargaan atau target award. Pemajuan instrumen HAM di Dairi masih jauh api dari panggang melihat sikap Pemkab dan jajarannya sampai ke level desa, dusun bahkan aparat penegak hukum.

Potensi konflik Sumber Daya Alam di Dairi dengan hadirnya PT DPM dan Gruti adalah potret Pemkab yang abai terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak azasi manusia, dengan bukti warga dilarang berpendapat, dilarang untuk berorganisasi, dilarang untuk mempertahankan ruang hidup mereka bahkan mempertahankan hidupnya dimasa mendatang.

#Mari kita kawal#
#Tolak Pencitraan#

Lilin ulang tahun kembali dinyalakan, Kelompok Lamganda membuktikan bahwa dengan Credit Union dan kekuatan solidaritas dapat menyelesaikan masalah ekonomi, pertanian hingga membantu biaya pendidikan anak. Kelompok Lamganda merupakan salah satu kelompok dampingan Petrasa yang berada di Desa Sumbari Kec. Silima Pungga-pungga Kab. Dairi. Kelompok ini dibentuk pada juni 15 tahun silam. Selain Simpan-pinjam, Kelompok Lamganda juga aktif dalam pengembangan pertanian dan peternakan melalui pelatihan dan penerapan pertanian selaras alam.

Pada kamis 23 Juni 2022, kelompok Credit Union Lamganda merayakan hari ulang tahun ke 15. Kali ini, ulang tahun Lamganda dihadiri oleh Kelapa Desa Sumbari Bapak Liber Manurung, Amang Pdt. Prijon Saragih (Pendeta Ressort HKBP Hapoltahan Sumbari). Ikut memberikan penguatan kepada Kelompok Lamganda, Pdt. Prijon Saragih menyampaikan, “Dalam merawat organisasi, kita harus menghitung kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, menghitung berkat yang kita terima, pandai menggunakan waktu dan bersama-sama mewujudkan cita-cita kelompok Lamganda”, ajak Amang Pdt. Saragih.

15 tahun perjalanan kelompok Lamganda, banyak tantangan yang harus dihadapi salah satunya adalah banjir bandang pada Desember 2018 lalu yang mengakibatkan rusaknya lahan pertanian dan lumpuhnya sumber air dan saluran irigasi persawahan mereka. Banjir bandang mengakibatkan rusaknya bendungan. Akibatnya masyarakat harus beralih dari pertanian padi sawah ke pertanian jagung. Berdiskusi dengan pengurus Lamganda beberapa bulan lalu, Amang Edison Manurung (Ketua Lamganda) mengatakan, Dampak dari peralihan ini, mereka sekarang harus membeli beras. Padahal sebelumnya hasil panen padi mereka dapat menopang pangan mereka setahun bahkan lebih dalam sekali panen. sudah pasti keadaan tersebut juga mempengaruhi perekonomian mereka. Hal ini sudah disampaikan kepada Kepala Desa Sumbari dan sekarang Desa Sumbari sedang mencari solusi untuk mengembalikan pertanian Padi Sawah didesa mereka.

Kades Sumbari Liber Manurung juga menyampaikan “Credit Union adalah sistem ekonomi yang sanggat cocok untuk kita petani. Desa Sumbari sedang merancang kegiatan-kegiatan penguatan pertanian termasuk pertanian selaras alam yang sudah dikonsep bersama dengan Petrasa. Harapannya kelompok ini tetap eksis dan berdampak dalam pembangunan desa Sumbari”, imbuh Liber Manurung.

Boy Hutagalung (Staf Petrasa yang mendampingi Lamganda) menyampaikan, “kita berharap kelompok ini juga bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan-pembangunan di Desa Sumbari. Lamganda merupakan salah satu kelompok dampingan Petrasa yang memiliki potensi dan sumber daya manusia yang tinggi. Anggota Lamganda ada yang menjabat sebagai ketua dan BPD Desa Sumbari, Koordinator PPODA dan Kepala Desa sangat mendukung program CU. Lamganda. Semoga kedepan melalui program penguatan ekonomi masyarakat (CU), permodalan pertanian, usaha-usaha produktif masyarakat, pendidikan anak dapat terpenuhi dan terhindar dari kapitalisme. Mari, kita juga saling menjaga tanah dan sistem pertanian yang selaras dengan alam karena keduanya merupakan identitas kita”, ajaknya.

Setelah Rapat Umum Anggota, acara makan bersama, tiup lilinnya (perayaan ulang tahun), selanjutnya semua anggota menerima SHU (sisa hasil usaha) yang berasal dari bunga pinjaman dan pendapat lain CU tiap bulannya selama satu periode atau satu tahun.

Ketua Lamganda Amang Edison Manurung menyampaikan banyak terimakasih atas dukungan dari semua anggota Lamganda, Kepala Desa, Amang Pendeta dan Petrasa yang sudah ikut memotivasi anggota Lamganda. Semoga kelompok CU Lamganda bisa tetap berjalan dengan baik, sehingga filosofi CU yakni dari, oleh dan untuk anggota / masyarakat dapat terwujud. Sinur Napinahan, Gabe Naniula, Horas nang Jolma..!!!

(Samosir, 5 April 2022) Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) yang merupakan koalisi NGO yang terdiri dari BAKUMSU, BITRA, KSPPM, Petrasa, YAK, YDPK, YAPIDI menggelar Seminar di Aula Kantor Bupati Samosir, Rianiate Kabupaten Samosir. Seminar dengan tema “Dampak Kebijakan Pembangunan di Kawasan Danau Toba terhadap Ekologi dan Pemenuhan Hak-Hak Ekosob Masyarakat” ini dihadiri oleh Asisten III Pemkab Samosir, Waston Simbolon yang sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Seminar ini dilakukan sebagai sarana diseminasi hasil riset yang telah dilakukan oleh JAMSU di 6 (enam) wilayah di Sumut seperti di desa Buntu Mauli kabupaten Samosir, Desa Huta Ginjang kabupaten Tapanuli Utara, desa Sibolangit dan Pangambatan kabupaten Karo, Desa Nagori Sait Buttu kabupaten Simalungun, desa Silalahi kec. Silahisabungan. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tetti Naibaho dan Dosen Universitas HKBP Nomensen Medan, Dr. Dimpos Manalu sebagai penanggap dari hasil riset. Sedangkan hasil riset sendiri disampaikan oleh Duat Sihombing mewakili wilayah kabupaten Dairi dan Angela Manihuruk mewakili wilayah kabupaten Samosir. Selanjutnya temuan secara umum di 6 wilayah riset yang dirangkum oleh Juniaty Aritonang mewakili JAMSU. Kegiatan ini pun dimoderatori oleh Lesmawati Perangin-angin dari Yayasan Ate Keleng.

Hasil riset yang dikerjakan sekitar satu tahun terakhir oleh tim riset menghasilkan 6 temuan. Keenam temuan tersebut yakni ancaman atas kerusakan mata pencaharian sistem lokal; ancaman pengabaian atas sistem adat, potensi konflik dan marginalisasi; ancaman atas peningkatan krisis ekologis air dan potensi bencana ekologis lainnya; ancaman pergeseran dan peluruhan budaya lokal serta ancaman pergeseran dan peluruhan budaya local dan penyimpangan peraturan dalam implementasinya. Menurut tim riset, hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan aspek pariwisata di kabupaten mereka. Sekaligus menjadi sarana evaluasi kebijakan pembangunan pariwisata yang sedang menjadi salah satu sasaran dalam pengembangan daerah.

Melalui seminar ini harapannya menjadi bekal informasi kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengubah paradigma membangun pariwisata yang berbasis industri dengan yang berbasis kerifan lokal. Masyarakat harus menjadi subjek utama yang dilibatkan dalam setiap pembangunan terkhusus pariwisata. Agar pembangunan ke depannya tidak lagi menghancurkan ekologi Danau Toba dan menghilangkan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dalam kesempatan ini hadir pula Kabag Pembangunan Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Samosir mewakili Bappeda, Rikardo Simbolon. Tak hanya itu, seminar juga dihadiri oleh masyarakat sekitar kawasan Danau Toba, seperti dari kabupaten Taput, Toba, Samosir, Karo, Dairi khususnya tempat dimana riset dilakukan.

Diakhir seminar JAMSU meminta kepada pemkab di sekitaran KDT untuk memastikan seluruh proses pembangunan KSPN di Kawasan Danau Toba menghormati prinsip adat dan budaya lokal termasuk sistem tenurial atas tanah dan Sumber Daya Alam.

Tembakau Deli adalah salah satu tembakau yang sangat terkenal dari sumatera utara, ceritanya pun sudah melegnda sampai ke Eropa, Jerman dan negara lainnya. Konon, Tanaman Tembakau sangat sulit dibudidayakan didaerah lain di Indonesia. Namun kini tembakau sudah bisa kita temukan dibeberapa daerah Sumatera Utara terutama dikabupaten Dairi atau lebih spesifiknya di daerah kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir dan Parbuluan.

Selain sebagai bahan dasar rokok, ternyata tembakau mempunyai manfaat lain seperti sebagai bahan pengusir hama pada tanaman (pestisida nabati), bahan dasar obat herbal, sebagai bahan pembersih gigi dan masih banyak manfaat lainnya.

Menurut salah seorang petani tembakau di Desa Sileuh-leuh Parsoran kecamatan Sumbul yakni Bapak Sihotang, tanaman ini sudah mereka kembangkan sekitar Tahun 1998 melalui tanaman sela dengan kopi dan tanaman lainnya. Kala itu, tanaman ini belum menjadi tanaman utama. Namun seiring waktu petani di Sileuh-leuh Parsaoran mulai menyukai tanaman ini karena budidaya yang mudah bahkan tidak membutuhkan perawatan yang begitu khusus dengan biaya mahal seperti tanaman lainnya. Disamping itu harganya juga tidak begitu mengecewakan walaupun fluktuasinya bisa berubah-ubah.

Mangiris timbaho (mengiris tembakau) merupakan salah satu kegiatan paska panen tembakau. Mangiris timbaho, dibutuhkan keahlian serta sentuhan teknologi tepat guna berupa pisau dan tiang pengirisan tembakau. Diawal proses pengirisan, tembakau akan disusun menjadi gulungan sesuai dengan ukuran tiang pengiris tembakau. Proses selanjutnya, tembakau diiris hingga akhirnya akan menghasilkan daun tembakau menjadi ukuran kecil-kecil. Biasanya ukuran irisan tembakau akan disesuaikan dengan permintaan konsumen atau permintaan pasar.

Setelah kegiatan mengiris, dilanjutkan dengan penjemuran atau pengeringan dengan ketentuan kadar tertentu sampai tembakau menjadi berwarna coklat. Penjemuran dilakukan dimedia yang sudah disediakan berupa jemuran dari bambu atau kayu.Tembakau yang sudah kering sesuai dengan permintaan pasar siap untuk dijual ke toke atau menurut Pak Sihotang beberapa penampung datang langsung ke desa mereka dengan tawaran harga bervariasi tergantung kwalitas dari tembakau yang mereka hasilkan. Untuk saat ini harga tembakau kering berkisar 60-65 ribu per kilogramnya.

Pada saat diwawancarai tim Petrasa, dari ladang Bapak Sihotang sekitar 1,5 hektar beliau bisa menghasilkan daun sekitar 1500 kg per minggu dan jika sudah diiris dan dikeringkan menjadi 150 kg tembakau per minggu. Ini sangat membantu ekonomi keluarga karena bisa menambah pendapatan keluarga sekitar Rp. 9.750.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 juta per minggu. Kembali ke budidanya tembakau sangatlah mudah dibandingkan dengan tanaman lainnya. Tembakau bisa dipanen di umur antara 2,5 – 3 bulan untuk dipanen daunnya.

Menurut pembeli yang datang, Tembakau dari Desa Sileuh-leuh Parsaoran memiliki kualiatas yang cukup baik sehingga diberi harga yang cukup tinggi pungkas Bapak Sihotang. Disisi lain, hampir setiap ada diskusi diKelompok Tani Bersatu beliau selalu menyampaikan kepada anggota untuk lebih serius bertanam tembakau karena sangat potensial meningkatkan ekonomi kita disamping Tanaman potensial lainnya.

Salah satu bentuk perjuangan Kelompok Tani Bersatu saat untuk mempertahankan hak atas tanah adalah menanami tanah yang kita perjuangkan itu supaya lebih bernilai dan berharga. Karena jika tanah itu kosong tentu tidak akan memberikan nilai lebih kepada kita. Tanaman tembakau bisa menjadi salah satu tanaman alternatif karena harga bibitnya pun murah dan dapat kita tangkar sendiri dari tanaman yang sudah ada.

Salam perjuangan!!

Agroekosistem adalah suatu sistem kawasan tempat membudidayakan makhluk hidup tertentu meliputi apa saja yang hidup di dalamnya serta material yang saling berinteraksi. Lahan pertanian merupakan arti agroekosistem secara luas, sehingga di dalamnya juga dapat pula dimasukkan hutan produksi dengan komoditas tanaman industri (KTI), kawasan peternakan dengan padang penggembalaan serta tambak-tambak ikan. Indonesia yang secara geografis terletak di wilayah yang beriklim tropis memiliki agroekosistem yang dapat digolongkan sebagai agroekosistem tropik. Agroekosistem ini adalah kawasan pertanian yang dipengaruhi oleh faktor iklim setempat. Adapun komponen utama penyusun zona agroekosistem meliputi :

1. Faktor Biofisik (Tanah/Iklim)

Tanah sebagai salah satu komponen sumber daya alam yang mempunyai peran sangat besar bagi kehidupan manusia yang mana mencakup semua bagian padat diatas permukaan bumi termasuk semua yang ada diatas dan didalamnya yang terbentuk dari bahan induk yang dipengaruhi oleh kinerja iklim, jasad hidup dan relief setempat dalam waktu tertentu dalam satu toposekuen akan dijumpai berbagai jenis tanah sebagai akibat adanya perbedaan bahan induk, iklim, topografi dan penggunaan lahan. Tanah juga sebagai salah satu subsistem dari lahan memegang peranan penting dalam mencirikan, merubah maupun mempertahankan kualitas lahan. Setiap satuan tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik secara fisik, kimia, dan biologi. Dengan adanya perbedaan karakteristik ini, maka diperlukan perlakuan pemanfaatan yang berbeda pula.

Faktor iklim merupakan komponen agroekosistem yang paling sulit dimodifikasi, komponen iklim yang paling berpengaruh terhadap keragaman tanaman adalah suhu dan kelembaban. Berdasarkan ketinggian tempatnya di Indonesia dikenal dengan dua suhu yaitu panas dan dingin. Suhu panas umumnya dijumpai pada ketinggian tempat dibawah 700 mdpl, sedangkan suhu dingin dijumpai pada ketinggian tempat diatas 700 mdpl. Semua itu dibatasi oleh fisiografi permukaan bumi sehingga perbedaan tersebut dapat terjadi.

2. Fisiografi dan Bentuk Wilayah

Fisiografi adalah bentukan alam permukaan bumi yang (wilayah) dibedakan berdasarkan proses pembentukan dan evolusinya, proses pembentukan dan evolusinya dapat berasal dari tenaga dalam bumi (endogen) dan dari luar bumi (eksogen). Tenaga dari dalam bumi adalah tenaga yang disebabkan oleh penimbunan panas, akibat adanya arus radio aktif dilapisan bumi paling dalam. Tenaga ini dapat menimbulkan perubahan-perubahan (tinggi rendahnya) permukaan bumi sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi dan tenaga ini juga dapat menimbulkan perubahan pada permukaan bumi. Dari pengertian fisiografi tersebut wilayah yang berada dalam satu toposekuen dapat dibedakan dalam beberapa fisiografi, karena wilayah dalam satu toposekuen terdiri dari berbagai macam proses pembentukan lahan dan evolusinya.

Dalam pengelompokkan lahan untuk daerah pertanian seharusnya di kelompokkan berdasarkan fisiografis karena tidak semua fisiografis di permukaan bumi sama dan sesuai untuk semua jenis tanaman. Pada fisiografis yang tinggi dan memiliki toposekuen yang miring maka hanyalah tanaman tertentu yang dapat tumbuh berkembang namun pada fisiografis yang rendah dan toposekuen yang datar maka berbeda pula tanaman yang akan tumbuh diatasnya.

3. Vegetasi dan Penggunaan Lahan

Vegetasi adalah berbagai macam jenis tumbuhan atau tanaman yang menempati suatu ekosistem. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, vegetasi di definisikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Penggunaan lahan merupakan pencerminan dari manajemen yang dilakukan manusia terhadap lahan. Seringkali manusia menggunakan lahan tersebut kurang memperhatikan daya dukung dan kesesuaian lahan serta tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah. Penggunaan lahan yang tidak didasarkan pada kesesuaian lahannya dan tanpa adanya pengelolaan tanaman yang kurang tepat akan menyebabkan berkurangnya kesesuaian lahan tersebut dalam memproduksi hasil pertanian dan mendorong timbulnya lahan kritis. Lahan yang kritis telah mengalami kerusakan baik fisik, kimia, dan biologisnya yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologisnya, produksi pertaniaan, pemukiman dan tempat berpengaruh terhadap iklim, jenis tanah, fisiografi dan penggunaan lahan. Pengaruh tinggi tempat terhadap iklim terutama terjadi terhadap komponen suhu, kelembaban dan curah hujan, tetapi semakin rendah suhu udaranya, demikian juga sebaliknya makin rendah suatu tempat makin tinggi suhunya dan semakin rendah kelembabannya.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi yang digunakan untuk membedakan zona agroekosistem adalah potensi tenaga kerja, beban lingkungan, komoditas pertanian unggulan, dan infrastruktur (prasarana). Notasi indikator sosial-ekonomi menurut Bermanakusumah (1998) adalah:

• Potensi tenaga kerja (T), dinilai dari kerapatan geografis tenaga kerja ditambah dengan evaluasi tingkat pendidikan, yang menghasilkan Tl (tenaga kerja kurang mendukung) dan T2 (tenaga kerja sangat mendukung).
• Beban lingkungan (B), dinilai dari kepadatan penduduk dan beban tanggungan keluarga, menghasilkan B1(beban lingkungan ringan) dan B2 (beban lingkungan berat).
• Komoditas pertanian unggulan (P), komoditas sesuai dengan kondisi tanah dan agroklimat spesifik lokasi, memiliki keunggulan komparatif setelah dianalisis dengan land rent, mempunyai nilai ekonomi cukup potensial untuk pasar domestik dan global, serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Secara garis besar penilaian potensi daerah penelitian ditekankan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan dan tanaman tahunan. Penilaian potensi komoditas pertanian dibedakan menjadi kurang potensial (0), cukup potensial (1), dan sangat potensial (2).
• Infrastruktur/prasarana (I), dibedakan menjadi prasarana fisik dan sosial. Prasarana fisik berupa jalan, sungai, bangunan pasar, dan pergudangan. Prasarana sosial menyangkut agama, adat istiadat, lembaga pendidikan, kelompok tani, organisasi karang taruna, dan organisasi wanita.

Referensi: Bermanakusumah, R. 1998. Agroecological zone report. Penyusunan Indikator Ekonomi pada Peta Zona Agroekologi. Agency for Agricultural Research and Development, Jakarta.

Peran Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam pembangunan desa sangat vital dan mutlak. 3 fungsi utama BPD yang tertuang dalam Perda No.3 tahun 2018 adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari ketiga fungsi tersebut sangat jelas bahwa BPD mempunyai peran yang sangat besar dalam terciptanya pemerintahan yang transparan dan adaptif terhadap kepentingan masyarakat.

Catatan itu dirumuskan pada pelatihan BPD yang dilakukan oleh Yayasan Petrasa pada tanggal 7-8 Pebruari 2022 di kantor Petrasa. 25 orang BPD yang juga anggota kelompok CU dari 11 desa ikut bergabung dalam pelatihan itu. Selama proses pelatihan itu terlihat bahwa peserta memiliki kapasitas yang berbeda terkait peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa. Yang menarik adalah bahwa ada perlakuan yang berbeda antara desa. Hal itu disebabkan karena sebagian besar BPD belum mengetahui apa fungsi dan peran mereka dalam pemerintahan desa.

Roni Simamora, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Dairi yang juga diundang sebagai narasumber dalam pelatihan itu menyampaikan bahwa BPD diharapkan menjalankan fungsi dan peran mereka dalam pembangunan desa. Oleh karena itu BPD harus memahami apa yang menjadi tupoksi mereka dan juga membangun sinergisitas bersama pemerintahan desa.

Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Dairi, Edipar Samosir yang juga diundang sebagai narasumber menyampaikan bahwa sangat penting sekali untuk mengembangkan organisasi di tingkat kabupaten untuk memperkuat posisi tawar BPD dan memperjuangkan aspirasi BPD. Oleh karena itu perlu dibangun hubungan strategis antara sesama BPD antar desa melalui organisasi BPD di tingkat kabupaten.

Ridwan Samosir sekaligus Sekretaris Eksekutif Yayasan Petrasa juga menyampaikan bahwa berdasarkan Perda No.3 tahun 2018, peran dan pengaruh BPD sangat kuat di desa dan itu harus digunakan oleh BPD untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pembangunan desa. Secara khusus fungsi pengawasan yang memberikan mandat kepada BPD untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyambung aspirasi dan legislasi desa.

Tidak ketinggalan, Duat Sihombing sebagai Kepala Divisi Advokasi Yayasan Petrasa menyampaikan bahwa BPD juga harus berperan akftif dalam penyususan RPJM Desa dimana sekarang tahapan penyususan RPJM Desa sedang berjalan dan BPD yang ikut dalam pelatihan ini bisa terlibat aktif dan memaksimalkan perannya dalam merumuskan RPJM Desa yang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin, perempuan, kaum disablitas dan kelompok marginal lainnya.

Pelatihan peningkatan kapasitas BPD ini diharapkan akan berkontribusi terhadap terciptanya pembangunan desa yang transparan, bersih dan berkualitas. Selama proses pelatihan terlihat peserta sangat antusias untuk lebih memahami peran dan fungsi mereka sebagai BPD dan diharapkan setelah proses pelatihan para peserta akan mampu menjadi motor perubahan pembangunan desa.

Pengetahuan petani sangat mempengaruhi kondisi keadaan pertanian yang dilakukan oleh setiap Petani, lewat eksperimen yang dilakukan oleh petani untuk bisa melanjutkan pertanian tanpa tergantung pada pupuk kimia bisa membawa perubahan kedalam kehidupan yang semakin baik dan ramah pada lingkungan.

Sudah banyak masyarakat petani di Indonesia yang mempraktekkan kelahan pertaniannya. Ada saja dari mereka yang memperoleh ilmu pengetahuan cara pengolahan input-input pertanian tersebut Berkat pelatihan oleh lembaga NGO atau bahkan dari Dinas terkait,namun tak jarang juga sebagian besar petani tersebut mempelajari nya secara otodidak , melihat dari media atau bahkan YouTube dll.

Salah satu petani binaan Yayasan Petrasa, beliau adalah Bapak Koster Tarihoran sebagai petani kopi organik dan Rosmani Purba sebagai petani padi dan sayur organik. Setelah beberapa kali melakukan pemberdayaan terkait pertanian organik pada akhirnya mereka bisa membuat pupuk dan pestisida organik sendiri guna menunjang pertanian yang baik dan berproduksi tanpa memakai bahan pupuk dan pestisida kimia . Input -input pertanian seperti halnya Zpt (Zat Perangsang Tanaman) Bokashi padat /Cair, Pestisida nabati, ECO enzim dll mereka buat sendiri setelah melakukan pelatihan bagaimana cara pembuatannya.

Petani Psa atau yang sering disebut sebagai petani organik adalah orang-orang yang sangat memegang prinsip teguh , bagaimana semestinya menjaga kesehatan ekologis, mereka akan terus-menerus secara konsisten dan komitmen memberikan asupan olahan mereka terhadap pertaniannya .

Akan tetapi masih ada yang mengganjal dihati para petani ini dengan kandungan nutrisi yang ada pada asupan organik yang mereka buat, mereka ingin mengetahui apakah komponen dari setiap kandungan yang terkandung pada asupan organik yang mereka buat sudah memadai(takarannya sesuai).

Pada hari Jumat, 4 Februari 2022 Petrasa melalui divisi pertanian-Peternakan berusaha mendampingi petani langsung ke kementerian Pertanian – Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP MEDAN) untuk uji laboratorium pada asupan organik yang dibuat oleh petani. Tujuan dari pertemuan ini dilakukan sebagai bahan pengetahuan mereka untuk melihat berapa kandungan dalam setiap komponen yang sudah tersedia dalam asupan organik tersebut.

Dalam pertemuan ini Staff kementerian BBPPTP menjamu & menerima kedatangan Petani beserta rombongan untuk berdiskusi terkait dengan tanaman pertanian organik serta asupan nutrisi nya . Beberapa contoh asupan organik yang kami bawa adalah ZPT, Biopori Bassiana, Tricoderma, PGPR, Asam Amino, Pesnab dan Ecoenzym.

BBPPTP, Christina Matondang Bagian Kepala Laboratorium & beberapa rekan kerjanya termasuk kepala HPT Bpk Pardede , menyampaikan bahwa setiap asupan yang dibawa oleh petani hasilnya sudah bagus terlihat dari aroma dan warna.

Beberapa olahan nutrisi yang yang sudah dibawa oleh petani tersebut akan segera diuji lab, diantaranya adalah Bafaria Bassiana (BB) dan juga Tricoderma , sesuai dengan informasi dari BBPPTP hasilnya akan keluar dalam tempo 5 Hari setelah dilakukan penelitian uji Laboratorium.

Melihat dari antusiasme masyarakat petani Dairi khususnya bapak Tarihoran & ibu Rosmani purba , BBPPTP Sangat mengapresiasi kinerja mereka , ternyata masih ada Petani bdi Kabupaten Dairi yang mau Dengan sukarela melakukan pertanian konsep merawat Ekologis, beliau adalah salah satu petani pejuang Lingkungan telah melakukan pertanian dengan konsep pertanian yang adaptif .

Petani yang terus menerus melakukan konsep pertanian selaras alam adalah bentuk nyata mereka telah menghargai keutuhan Ciptaan.

Pada dasarnya mereka memiliki rasa yang sangat sensitif pertanian & menghargai Setiap proses yang mereka lakukan terhadap pertanian nya untuk terus berkelanjutan.

#PetaniDairiKeBbpptp

#PetaniHebat

#MitigasiPerubahanIklim

2-4 Februari 2022 Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Setelah mengunjungi kabupaten Tapanuli Utara, Toba, Simalungun, Samosir dan Humbang Hasundutan bersama rombongan, Jokowi mendarat di Stadion Utama Dairi menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Kunjungan ke Dairi bertujuan untuk menyerahakan sertifikat tanah dan penyerahan bantuan langsung tunai kepada pedagang kaki lima dan warung.

Mengetahui informasi kedatangan Jokowi, masyarakat Desa Sileuh-leuh Parsaoran yang tergabung dalam Kelomok Tani Bersatu (KTB) berniat menyampaikan aspirasi mereka terkait gejolak yang dihadapi sejak 2 tahun lalu. Konflik agraria dengan PT. Gruti, masyarakat dikriminalisasi, diintimidasi, dianggap seperti teroris dan atas aduan PT. Gruti, masyarakat Sileuh-leuh Parsaoran sudah lebih dari 10 kali dipanggil kepolisian dengan tuduhan yang tidak pernah mereka lakukan. PT. Gruti juga sudah merusak lahan pertanian masyarakat dan dikhawatirkan akan mengundang bencana didesa mereka.

PT. Gruti, Perusahaan kayu tersebut kembali diberikan izin oleh negara dengan SK.386/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020. Melalui SK tersebut PT. Gruti kembali diberikan izin konsesi seluas 8.085 hektar di 5 Desa dikabupaten Dairi (Desa Barisan Nauli, Pargambiran, Perjuangan, Sileuh-leuh Parsaoran dan Parbuluan VI).

Namun dengan banyak pertimbangan KTB, menyampaikan aspirasi kepada Jokowi secara langsung merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan. Akhirnya KTB bersepakat menyampaikan aspirasi melalui selembar spanduk bertuliskan “Selamat Datang Bapak Presiden RI Joko Widodo, Mohon Tinjau kembali Izin PT Gruti SK.386/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020)”.

Saat yang ditunggupun tiba. 3 Februari 2022 sekitar pukul 14.15, Jokowi menapakkan kaki dilapangan Sudirman Sidikalang dan 5 orang anggota KTB membentangkan spanduk tepat dijalan raya sebelah kiri lapangan sudirman dengan harapan mendapat simpati Bapak Presiden RI ke 7 tersebut.

Aksi bentang spanduk ini dihadang oleh anggota TNI, kepolisian, SATGAS Panwil RI 1 dan beberapa orang berkemeja. KTB dilarang membentangkan Spanduk tanpa disertai alasan, KTB hanya boleh mengibarkan spanduk disaat Jokowi sudah meninggalkan Dairi. Spanduk tersebut sempat berusaha dirampas oleh petugas keamanan dan melontarkan nada tinggi kepada KTB. Sebanyak 7 orang aparat kepolisian berusaha menutup-nutupi pesan KTB kepada presiden RI tersebut.

Ketua Kelompok Tani Bersatu Julius Sitanggang menyayangkan kejadian hari ini. “Ini sudah mencoreng demokrasi, tidak pernah ada aturan yang melarang masyarakat untuk menyampaikan pendapat didepan umum, didepan presiden. Kami sangat cinta dengan Jokowi, kami hanya membentangkan spanduk, tidak mengundang keributan. 315 Kepala Keluarga masyarakat Desa Sileuh-leuh Parsaoran juga ingin ikut digerakan ini namun kami larang dan kami hanya 5 orang itu semua hanya untuk menjaga kekondusipan. Kita tidak usah menutup-nutupi bahwa Dairi memang sedang tidak baik-baik saja dan terlihat sepertinya sedang tidak terjadi konflik dimasyarakat”, tegas Julius.

“Kami sangat sedih, Jokowi membagi-bagi sertifikat tanah kepada masyarakat Dairi. Sertifikat itu merupakan tanah yang justru tidak berkonflik. Sementara konflik tanah (agraria) masyarakat Desa Sileuh-leuh Parsaoran dengan PT. Gruti tak kunjung padam dan keputusan PANSUS DPRD Dairi tidak berpihak kepada rakyat”, sesal Op. Yogi Sihotang penasehat KTB.

Kelompok Tani Bersatu menuturkan, mereka sudah pernah menyampaikan surat Audiensi kepada Bupati Dairi tepatnya pada tangal 6 Oktober 2021 terkait konflik mereka dengan PT. Gruti namun hingga berita ini disiarkan, Bupati Dairi belum memberikan respon kepada KTB untuk beraudiensi.

Euforia kedatangan Jokowi ke Kabupaten Dairi akhirnya membatasi demokrasi. Dairi sedang tidak baik-baik saja, penyerahan sertifikat tanah tersebut menimbulkan luka baru kepada masyarakat Desa Sileuh-leuh Parsaoran.

Kelompok Tani Bersatu menyampaikan banyak terimakasih kepada masyarakat Dairi yang ikut bersolidaritas mendukung dan berusaha membentangkan spanduk di didepan Bapak Presiden RI walau dihadang oleh pihak TNI, Kepolisian dan SATGAS Panwil RI 1. Semoga pesan Kelompok Tani Bersatu ini sampai kepada Bapak @Presiden Joko Widodo.

#Tolak_Gruti

#selamatkan_raso

#selamatkan_ruang_hidup

#tanah_untuk_tani

(Diselenggarakan oleh Bread for the World (BfdW) & Christian Commission for Development (CCDB) Workshop Online, Bangladesh, 2-3 Februari 2022)

Kegelisahan global mengenai dampak perubahan iklim sudah mencapai puncaknya. Dampak perubahan iklim sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia, bahkan beberapa negara sudah terdampak secara ekstrim. Naiknya suhu bumi, perubahan pola cuaca, kekeringan, banjir, merebaknya hama dan penyakit, naiknya permukaan laut karena mencairnya es di kutub utara, kebakaran hutan, erosi dan tanah longsor.

Krisis iklim ini juga membahayakan komunitas masyarakat di seluruh Asia. Mempercepat dampak iklim semakin mengekspos masyarakat terhadap risiko iklim, mengancam kehidupan dan mata pencaharian masyarakat lokal seperti petani, nelayan, masyarakat tepi pantai sebagai pihak yang paling rentan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dengan mengambil langkah-langkah adaptasi iklim dan pengurangan risiko iklim.

Membangun definisi United Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) maka ketahanan iklim bisa didefenisikan sebagai ‘kemampuan sistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya untuk melawan, menyerap, mengakomodasi, dan pulih dari efek bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dan fungsi dasarnya yang esensial.

Ketahanan masyarakat terkait bahaya resiko iklim ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memiliki kebutuhan sumber daya dan mampu mengatur dirinya sendiri baik sebelum dan pada saat dibutuhkan.’ (ACT Alliance 2020, Asuransi Risiko Iklim dan Pembiayaan Risiko dalam Konteks Keadilan Iklim. Panduan untuk Pengembangan dan Praktisi Bantuan Kemanusiaan).

Pengurangan risiko iklim kami definisikan sebagai ‘konsep dan praktik pengurangan risiko bencana melalui upaya sistematika untuk menganalisis dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan paparan bahaya, berkurangnya kerentanan orang dan properti, pengelolaan lahan dan lingkungan, dan peningkatan kesiapsiagaan untuk kejadian buruk (ibid).

Adaptasi iklim definisikan sebagai sebuah tindakan untuk menyesuaikan dan mempersiapkan ekologi, sosial atau ekonomi terhadap dampak perubahan iklim saat ini dan yang diprediksi di masa depan. Ini memerlukan aksi adaptasi di tingkat masyarakat yang berkaitan dengan, antara lain, pertanian, air dan sanitasi, perumahan dan kesehatan.Hal ini yang menjadi latar belakang kenapa BfDW dan CCDB menyelengarankan workshop online ini kepada organisasi yang menjadi partner BfdW untuk negara Asia Selatan dan Tenggara termasuk Indonesia.

Workshop itu juga sekaligus menjadi kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dalam upaya adaptasi dan mitgasi yang sudah dilakukan masing-masing organisasi seperti CCDB (Bangladesh), UNM (Nepal), LWF (Myanmar), YMCA Thailand, WOTR (India) dan organisasi lainnya. Pengalaman yang dibagikan juga beragam tergantung dengan komunitas yang didampingi dan sumber daya yang tersedia, misalnya komunitas masyarakat tepi pantai, komunitas petani yang tinggal di daerah pegunungan dan komunitas nelayan. Strategi adaptasi juga berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi komunitas seperti kebutuhan air bersih untuk adaptasi dampak kekeringan, pertanian terintegrasi untuk komunitas petani, program sanitasi untuk komunitas nelayan yang terdampak kenaikan permukaan air laut, adaptasi perumahan yang terdampak angin topan dan program adaptasi lainnya.

Petrasa yang juga bergabung dalam workshop juga memaparkan dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan komunitas petani di kabupaten Dairi antara lain : naiknya suhu udara, perubahan pola cuaca, merebaknya hama dan penyakit, hujan es, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, erosi dan tanah longsor.

Workshop Internasional itu sangat bermanfaat untuk saling meningkatkan kapasitas adaptasi dan pembangunan ketahanan komunitas di Asia selatan dan Asia Tenggara dan diharapakan workshop ini akan berlanjut dengan topik yang lebih spesifik tergantung kondisi dan kebutuhan masing-masing perserta. Misalnya workshop tentang adaptasi dan mitagasi sektor pertanian, sektor perikanan, perumahan, sanitasi dan air dan sebagainya.

Salam Organik..!!!