Kemarin malam bersama warga disekitar tambang PT DPM dan PT Gruti melakukan pertemuan informal dengan salah satu komisioner komnas HAM Bang Beka Ulung Hapsara Koordinator subkomisi pemajuan HAM atau komisioner pendidikan dan penyuluhan yang sedang bertugas di Kabupaten Dairi.

Informasi yang kami dapatkan bahwa inisiasi Bupati Dairi yang bermimpi akan menjadikan Dairi ramah HAMlah yang melatarbelakangi kedatangan beliau ke Dairi. Kami pun terdiam dengan sedikit wajah bingung.

Bingung antara percaya dan tidak percaya mengingat fakta dilapangan selama ini, dimana warga disekitar tambang selama ini mengalami intimidasi dan kriminilisasi karena menolak kehadiran tambang PT DPM. Camat dan dan beberapa Kades bersama aparatnya melakukan intimidasi. mengatakan bahwa warga tolak tambang PT DPM tidak akan menerima bantuan bansos, pkh, blt dan sejenisnya untuk menakuti nakuti warga atau tidak ikut gerakan perjuangan tolak tambang yang merupakan hak azasi manusia warga.

Tak cukup hanya di lakukan aparat desa sampai Kadus juga dilakukan oleh aparat kepolisian ketika warga akan aksi dengan turun ke lapangan mengatakan tidak perlu ikut aksi.

Tak sampai disitu kades di salah satu desa juga mempersulit warga untuk mengurus identitas kependudukannya (KTP) bahkan pengalaman pahit salah satu warga diminta untuk menandatangani surat agar tidak ikut perjuangan tolak tambang PT DPM yang akan ikut seleksi menjadi aparat desa.

Fakta lain di desa Sileu- leu warga juga kerap di datangi brimob, kepolisian ketika mereka berusaha mempertahankan tanah yang sudah mereka kuasai puluhan tahun melawan PT Gruti sebuah perusahaan yang akan mengambil hasil hutan kayu.

Disisi lain warga sudah pernah menyurati Bupati sampai tiga kali namun tak satupun surat warga di respon baik oleh Bupati Dairi. Warga dipanggil berulang kali karena terus melawan dan menanam kembali tanah mereka yang dibuldozer oleh alat berat PT. Gruti.

Menjadikan Dairi ramah HAM sepertinya hanya target untuk mendapatkan aksesoris penghargaan atau target award. Pemajuan instrumen HAM di Dairi masih jauh api dari panggang melihat sikap Pemkab dan jajarannya sampai ke level desa, dusun bahkan aparat penegak hukum.

Potensi konflik Sumber Daya Alam di Dairi dengan hadirnya PT DPM dan Gruti adalah potret Pemkab yang abai terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak azasi manusia, dengan bukti warga dilarang berpendapat, dilarang untuk berorganisasi, dilarang untuk mempertahankan ruang hidup mereka bahkan mempertahankan hidupnya dimasa mendatang.

#Mari kita kawal#
#Tolak Pencitraan#