Penulis: boy00

Sidikalang, (10/02/21) –Sekitar 60 orang perwakilan dari Kelompok Tani Bersatu (KTB) Desa Sileuleuh Parsaoran bersama Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) dan YAYASAN PETRASA mendatangi Polres Dairi (4/2/21),  untuk mendampingi 3 orang anggota KTB yang dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan Ahmad Syawal Pasaribu  yang merupakan perwakilan dari perusahaan PT. Gruti. Adapun yang menjadi Laporan dari PT. Gruti kepada Polres Dairi bertanggal 13 November 2020 ialah atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap barang atau pengrusakan secara bersama-sama.

Masing-masing terlapor yang dimintai keterangan bernama Sualon Sianturi (29),  Maraden Sihombing (44) dan Patar Sihombing (22) yang merupakan bapak dan anak. Mereka dituduh telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dari KUHPidana Yo Pasal 406 Ayat (1) Yo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e dari KUHPidana yang diketahui terjadi pada tanggal 12 November tahun 2020. Atas pelaporan tersebut, masyarakat petani di KTB tidak terima karena tuduhan tersebut tidaklah benar. Bahwa yang benar adalah masyarakat mendapati alat berat milik PT. Gruti di lahan pertanian masyarakat yang diduga akan menghancurkan lahan pertanian warga sehingga masyarakat secara bersama-sama mengantarkan alat berat tersebut ke kediaman kepala desa. Pemulangan alat berat milik PT. Gruti bukanlah gerakan yang spontan melainkan hasil dari kesepakatan masyarakat bersama dengan kepala desa mereka.

Kedatangan massa petani sebanyak itu tentu saja berdasarkan rasa marah kepada pihak PT. Gruti yang telah semena-mena membuat tuduhan. Padahal masyarakat hanya berusaha menjaga lahannya karena ada alat berat masuk menghancurkan lahan pertanian mereka. Massa petani juga keberatan jika pihak kepolisian gencar mengeluarkan surat panggilan kepada petani. Apalagi dengan situasi Covid 19 saat ini, panggilan seperti ini sangat cepat mengundang kerumunan massa. Sebab selain rasa senasib dan sepenanggungan, masyarakat yang mendatangi Polres tersebut juga berkomitmen, jika satu orang teman mereka di panggil, semua petani akan datang menghadiri. Bahkan jika salah satu dari mereka sampai ada yang di tangkap, massa petani akan datang lebih banyak lagi untuk membebaskan temannya. Karena memang masyarakat petani tidak pernah merasa melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh pihak PT. Gruti tersebut.

Kedatangan massa petani tersebut mengundang perhatian dari Wakapolres Dairi Kompol David P Silalahi dan jajarannya, Satreskim Dairi dan Penyidik Kasus dugaan perusakan alat berat PT Gruti. Sehingga Wakapolres mengajak seluruh warga untuk berdiskusi di aula Polres dairi. Dalam kesempatan tersebut Wakapolres mengatakandan meyakinkan masyarakat bahwa tiga orang teman mereka yang dipanggil hanya menjadi saksi dan akan dimintai keterangan saja dan tidak ada intimidasi serta penahanan terhadap saksi. “Kepolisian harus meredakan dan menyelesaikan permasalahan ini dengan objektif sesuai dengan fungsi kepolisian yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002,” tegasnya saat menerima massa petani di Aula Polres.

Ditambahkan Wakapolres, “dengan situasi pandemic covid 19 saat ini, kepolisian melarang adanya kerumunan, karena akan menyebabkan klaster baru dan akan menjadi penjeratan terhadap  orang yang membawa kerumunan tersebut” bahkan Wakapolres menyampaikan hasil rapat dari Pemerintah kabupaten Dairi dengan stakeholder akan membentuk panitia Khusus (pansus) dalam penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat terdampak dengan PT. Gruti.

Namun, dengan tegas pengacara dari BAKUMSU Roy Marsen Simarmata menyampaikan agar pihak kepolisian menunda penanganan pelaporan ini sampai pandemi ini selesai. Karena jika dilanjutkan, masyarakat akan datang lebih ramai lagi mengkawal proses hukum yang menimpa sesama petani, dan itu sangat sulit untuk dihempang. Selain dengan situasi Pandemic Covid-19, ia juga menanyakan kepada Wakapolres terkait aktivitas PT. Gruti yang terkesan tidak menghormati keputusan pemerintah kabupaten Dairi terkait larangan aktivitas sampai dibentuknya Pansus. “Harusnya Polres Dairi juga tidak merespon laporan dari pihak PT. Gruti karena penyelesaian terkait hak atas tanah akan diakomodir dalam pansus,” tegas Roy.

Menanggapi itu, Wakapolres tetap bertahan pemeriksaan akan terus berjalan dan meminta masyarakat untuk pulang, sementara saksi bisa di temani oleh beberapa keluarga dan pendamping hukumnya saja. Pemerikasaan tetap di lakukan, namun masyarakat memilih menunggu proses nya hingga malam hari. Massa petani menunggu di halaman Polres namun tetap mengindahkan protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Masyarakat tetap berkomitmen akan terus melancarkan ajakan solidaritas berbagai jaringan petani untuk mewaspadai apabila teman mereka di tahan.

Hingga saat ini, di desa, masyarakat masih berkomitmen menolak PT. Gruti. Untuk memperkuat diri, para petani tersebut mengorganisasikan dirinya hingga membentuk kelompok petani yang bernama Kelompok Tani Bersatu di Desa Sileuh-leuh Parsaoran. Alasan mengapa mereka menolak PT. Gruti adalah selain mempertahankan tanahnya, mereka juga khawatir operasi PT. Gruti akan menyebabkan bencana alam akibat penebangan kayu di hutan alam.

PT Gruti adalah perusahaan yang bergerak di bidang kayu yang mendapatkan izin IUPHHK HA dari Kementerian Kehutanan dengan SK Menhut No.32 Tahun 2007, memberikan luasan 126.550 Ha. Untuk areal kerja PT. Gruti di sektor Tele II, ada sekitar 8850 HA yang menimpa lahan masyarakat di berberapa desa, termasuk lahan masyarakat di Desa Sileuh-leuh Parsaoran.

Dengan perkiraan luasan penebangan tersebut, masyarakat merasa terancam dengan kehadiran PT Gruti. Akan menebang pohon-pohon yang tumbuh di sekitar Tombak Sitapigagan. Jika pohon-pohon di tebang dalam skala besar seperti itu, maka akan mengakibatkan banjir bandang. Sebab pohon-pohon itu selama ini berfungsi sebagai penyangga lahan gambut tempat tumbuhnya Raso di tengah Tombak Sitapigagan. Jika pohon rusak, Raso akan meledak. Tombak Sitapigagan akan gundul dan akan mengakibatkan bencana yang parah. (Divisi Advokasi)

“Molo so mangula, dang mungkin sanggup hami pasikkolahon sude i anakhon nami ” (Kalau bukan dari bertani, tidak mungkin kami sanggup menyekolahkan anak-anak kami) –Pak Edu Sihotang-

Dalam setiap kesempatan berdiskusi dengan kelompok masyarakat petani dampingan, isu tanah dan pertanian menjadi topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Isu ini juga dapat merangkul semua peserta diskusi baik masyarakat petani maupun non-petani.

Banyak yang sepakat, hak atas tanah harus tetap diperjuangkan. Namun dalam banyak kondisi, masyarakat petani sering dibenturkan dengan pilihan sulit. Misalnya, dalam kehidupan masyarakat Batak, sering kali petani rela menjual tanahnya demi menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Banyak yang justru memaknai pepatah “anakhon hi do hamoraon di au” adalah menggap anak adalah asset, modal masa depan, diukur dengan kemampuanya kelak mencetak laba. Padahal, anak adalah simbol regenerasi harajaon, yang sangat erat kaitannya dengan simbol penguasaan tanah. Bahwa “lulu tano, lulu anak, lulu boru, lulu harajaon”. Apabila kehilangan tanah, maka hilang juga harajaon. Tanah adalah identitas.

Banyak yang berharap anaknya akan menjadi pejabat tinggi, menjadi Polisi, menjadi Tentara, Manager, bekerja di perusahaan besar, dan sebisanya bergaji tinggi. Anggapan yang demikian justru menjadikan pekerjaan petani itu sendiri adalah pekerjaan yang terbelakang. Pada akhirnya, rasa percaya diri menjadi petani kian berkurang. Terlihat dari pesan mereka kepada anak cucunya,“kelak tidak lagi berprofesi petani.”

Sektor pertanian dianggap bukan satu pekerjaan yang mensejahterakan. Banyak petani yang menganggap bekerja di kantoran atau perusahaan merupakan awal dari kemajuan. Baik dari segi pembangunan infrastruktur, ekonomi, hingga peningkatan taraf hidup sejahtera.

Padahal, jika kita gali lebih jauh, petani berhubungan erat dengan sumber kehidupan, yakni ‘tanah dan alam’. Hasil pertanian menjadi sumber pangan seperti padi, sayuran, cabai, bawang, dan buah-buahan. Memanfaatkan sumber air untuk beternak atau memancing ikan sebagai sumber lauk. Dan itu semua dihasilkan dari tanah-alam petani itu sendiri.

Pada bulan Oktober 2020, selama empat belas hari, Divisi Advokasi Petrasa diberi mandat untuk ‘belajar bersama’ kepada petani. Topiknya belajar tentang Sistem Pertanian dan Perekonomian. Lokasi belajar terletak di Desa Sileu-leu Parsaoran, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Kami disambut masyarakat dengan baik, dan menemukan banyak cerita tentang kehidupan petani. Sehari-harinya mereka bekerja di ladang dari jam tujuh pagi hingga jam lima sore, mulai dari menanam, merawat dan memanen. Setelah pulang dari ladang, mereka memasak konsumsi keluarga, baik itu nasi, air minum, lauk-pauk. Proses masak-memasak masih rata-rata menggunakan kayu bakar. Untuk sumber air rumah tangga, tersedia sumber air minum dari alam tanpa harus membeli. Jarang sekali mereka mengkonsumsi makanan instan.

Di malam hari, kami  mengajak beberapa petani untuk berdiskusi tentang sistem pertanian dan bagaimana pengaruhnya dengan peningkatan ekonomi mereka. Untuk pendapatan harian, sebagian dari petani ada yang menaman tembakau. Ternyata, 10 Kg daun tembakau basah setelah diiris-dijemur-diembunkan, dapat menghasilkan satu kilogram daun tembakau kering seharga 45 ribu hingga 60ribu per kilogramnya. Rata-rata satu keluarga dapat menjual 2 kg daun tembakau kering tiap harinya.

Untuk pendapatan mingguan hingga bulanan, petani membudidayakan tanaman kopi, umbi-umbian, sayuran, jeruk dan lainnya. Setelah dihitung bersama, rata-rata petani mendapat penghasilan minimun Rp 4.000.000/bulan dari lahan ± 1 Ha. Bila bekerja secara maksimal, mereka akan berpenghasilan puluhan hingga ratusan juta perbulannya. Ini berarti petani berpenghasilan tidak terbatas apalagi sudah ada masyarakat yang menjual hasil tani mereka keluar negeri yakni Singapura dan Malaysia.

Pak Edu Sihotang, salah seorang anggota dampingan Petrasa di desa ini, mensyukuri profesinya sebagai petani. Delapan orang anaknya kini sudah tamat dari Sekolah Menengah Atas. Ia menambahkan:

“Perbedaan petani dengan yang bekerja dikantoran hanya dalam segi penampilan pada saat bekerja. Orang yang bekerja dikantoran berpakaian rapi, pake sepatu pancus sedangkan petani berpakaian robek-robek dan harus bersentuhan dengan tanah. Soal pendapatan mereka sudah terbatas sementara kami berpenghasilan sesuka hati”

Arah cerita sempat juga menyinggung tentang daur pengetahuan lokal yang sudah mulai ditinggalkan. Bahkan perlahan-lahan hilang, seperti marsiruppa (bergotong-royong), tangiang boni dan nitak gabur  (doa benih sebelum ditanam). Sejak tahun 1980-an, menjadi masa-masa bagaimana suatu mekanisme industri pertanian mengubah daur pengetahuan petani. Melalui program Revolusi Hijau, menjadi cikal bakal munculnya cara-cara atau teknologi bertani modern, seperti penggunaan bibit unggul-hibrida, dan penggunaan pupuk pestisida kimia melengserkan perlahan pengetahuan lokal tadi.

Kedatangan PT Gruti dan Masalah Baru

Lokasi belajar tersebut cukup menarik untuk didalami, sebab desa tersebut menjadi salah satu desa yang dimasuki konsesi PT. Gruti. Bagaimana menyoroti pertanian ditengah operasi perusahaan kayu yang memiliki izin seluas 8850 Ha? Bagaimana nasib hutan yang akan ditebangi oleh perusahaan kayu tersebut?  Ini menjadi bagian pendalaman yang panjang. PT. Gruti memiliki izin berdasarkan keputusan dari Kementrian Kehutanan Nomor SK 32/MENHUT-II/2007  Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan alam dengan luas konsesi 8850Ha di 5 Desa dikabupaten Dairi yaitu Desa Perjuangan, Desa Barisan Nauli, Desa Pargambiran, Desa Sileu-leu dan Desa Parbuluan VI

Menurut informasi dari masyarakat, perusahaan melakukan sosialisasi dan menjanjikan banyak hal kepada masyarakat. Mulai dari penanaman kopi, pembuatan pabrik kopi, tidak akan menebang hutan (pohon), pembangunan jalan, pembuatan wisata hutan hingga menjanjikan masyarakat menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Dampak sosialisasi membuat sebagian masyarakat berniat akan bekerja ganda, yakni menjadi petani dan karyawan perusahaan. Padahal, jika dipahami, izin perusahaan dari Kemenhut sudah pasti bergerak di bidang memanen kayu, dari hasil memanfaatkan hasil hutan. Dan itu artinya pastilah melakukan penebangan pohon alam.

Jika perusahaan melakukan penebangan pohon di hutan alam dalam skala yang besar, maka dikhawatirkan akan mendatangkan bencana. Dari hasil penelusuran cerita saat berdiskusi, ternyata di desa ini, tepatnya di sebelah timur Tombak Sitapigagan, terdapat sebidang hamparan berupa lahan gambut, yang dinamakan Raso. Raso adalah pohon yang menyerupai pandan dan berduri. Penduduk menamakan lokasi itu Raso karena banyak terdapat tumbuhan Raso. Menurut masyarakat yang sudah pernah kesana, daerah Raso merupakan gambut yang jika diinjak, tanahnya akan bergoyang seperti lumpur hidup.

Raso kemudian menjadi sumber empat sungai yang mengaliri desa Sileu-leu, yakni Lae Sigilang, Lae Patuak, Lae Sipaha, dan Lae Manalsal. Raso juga merupakan sumber air Lae Bonan Dolok yang mengalir ke Silalahi, Danau Toba. Ada yang bilang, luas Raso sekitar dua kali lebih besar ukuran lapangan sepak bola.

Apabila pepohonan di sekitarnya di tebangi, maka akan menyebabkan banjir bandang hingga ke kawasan pemukiman masyarakat. Dan itu sudah pasti akan merusak lahan pertanian dan ruang hidup masyarakat.

Penutup

Kita menyadari bahwa tanah-alam sangatlah penting dan satu-satunya hal yang harus diperjuangkan. Untuk mewujudkan hidup petani yang harmonis harus sejalan dengan ritme alam. Alam menyediakan semuanya bagi kita. Air yang berlimpah, udara yang segar, tanah yang subur menjadi senjata kita untuk hidup. Menjaga dan Merawat alam dengan sistem pertanian yang selaras dengan alam merupakan salah satu cara kita untuk menjaga ruang hidup. Maka untuk mengatasi masalah baru tersebut, keadaan harus di balikkan, yakni menolak PT. Gruti agar penghidupan dari bertani tetap berlanjut.

(pudan)

“Petani harus bisa menjadi peneliti dilahan sendiri, hingga petani dapat mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopinya”

Pertanian selaras alam (PSA) merupakan sebuah sistem budidaya yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia buatan, baik dari pupuk maupun pestisida. Prinsip dari PSA adalah pola pertanian memanfaatkan, merawat dan menjaga alam serta segala mahluk hidup yang ada dilingkungan agar saling menguntungkan. Walaupun pada akhirnya dalam proses pelaksaanaannya banyak petani yang mengeluh dengan kondisi lahan dan  tanaman mereka yang semakin terganggu dengan hama dan penyakit yang membuat hasil produksi tanaman  tidak maksimal. Begitu pula dengan tanaman kopi yang merupakan komoditi andalan bagi sebagian dampingan Petrasa yang ada didaerah dataran tinggi. Pengenalan akan hama dan penyakit pada tanaman petani kopi masih minim, sehingga dalam penanganannya seringkali petani menggunakan cara yang masih dianggap simple dan praktis yakni beralih kekimia.

(30/10/2020) Petrasa dengan Petani Kopi dampingannya melakukan pelatihan pengenalan hama dan penyakit pada tanaman kopi. Narasumber dipelatihan ini adalah Bapak Drs. Samse Pandiangan MSc, PhD (WR IV Universitas HKBP Nomensen Medan). Pelatihan kali ini diikut oleh 12 orang petani kopi PSA dampingan dan Staf Petrasa. Petani saling berbagi pengalaman mereka sejak bertanaman kopi baik robusta maupun arabika. Hama yang dihadapi seperti lalat buah, jamur akar, bakteri buah dan yang lainnya kerap sekali mempengaruhi semangat petani dalam membudidayakan kopi. Hama yang menyebabkan penyakit pada tanaman kopi mereka seperti karat daun, Embun Jelaga, Bercak Daun juga penyakit lain sudah pasti akan mempengaruhi produktifitas.

Pada pemaparan Bapak Samse Pandiangan, beliau memaparkan jenis-jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kopi. Tanaman kopi diserang oleh jamur disebabkan tanaman kekurangan kalium dan kelebihan nitrogen. Sebagai alternative, jerami atau olahan rumput-rumputan dapat digunakan sebagai penambah unsur kalium kopi.  Sebagai pencegah jamur, kita dapat menggunakan kapur putih atau belerang. Cara yang paling ampuh adalah mengusir segala jenis hama dengan menggunakan pestisda nabati yang bahan-bahannya diolah oleh petani itu sendiri.

“Petani harus bisa menjadi peneliti dilahan sendiri, hingga petani dapat mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopinya”, tegas Bapak Samse.

Beliau juga menyarankan agar sanitasi dilahan kopi tetap terjaga untuk mengurangi serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi.Harapan kita adalah Petani mampu mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kopi serta dapat membedakan jenis-jenis hama yang membawa keuntungan pada tanaman kopi.

Dalam banyak kesempatan, PETRASA terus berusaha mendorong kesejahteraan para petani di desa. Untuk mewujudkannya, PETRASA senantiasa membuka sebanyak mungkin ruang dan jalan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan diskusi perangkat desa yang sejalan dengan salah satu program prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran atau Desa Membangun Indonesia UU Desa No 6 Tahun 2014”. PETRASA meyakini akan ada dampak besar bagi kehidupan para petani di desa bila program ini berjalan dengan baik. Dengan kata lain, kesejahteraan para petani di desa akan semakin baik bila pembangunan desa mandiri berhasil. Sejak disahkannya Undang-undang tersebut Petrasa sudah melakukan diskusi dengan Perangkat Desa se-Kecamatan Silimapungga-pungga, Kec. Lae Parira dan Kec. Sumbul terkait Tupoksi Perangkat Desa dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran. Diskusi dengan Masyarakat dan Diskusi peran BPD dalam membangun Desa.

(25/8/2020) Diskusi dengan Pemerintah Desa kembali diselenggarakan. Sebanyak 9 orang Perangkat Desa dan Kepala Desa Lae Pangaroan Kecamatan Silima Pungga-pungga ikut berbartisipasi pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Desa yang terpilih pada pilkades 2019 lalu dimana Perangkat Desa merupakan Perangkat baru. “Jika kami sudah tau tugas kami, pasti kami akan lebih mudah dalam membangun desa kami!!”, tegas Kades Lae Pangaroan. Mereka juga menceritakan hal-hal yang mereka alami didesa mereka, mengajak narasumber dan Staff Advokasi Petrasa mencari jalan keluarnya. Gloria Sinaga juga turut dalam diskusi ini, bagaimana pemerintah Desa dapat lebih memperhatikan “Pembangunan Desa yang berspektif Gender”. Dalam setiap kegiatan desa baik itu perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan Pembangunan Desa perempuan tetap dilibatkan bukan hanya sebagai pelengkap, ada program pelatihan dan pemberdayaan Perempuan begitu harapkan yang disampaikan Gloria Sinaga kepada pemdes Lae Pangaroan. Kepala Desa Lae Pangaroan Ibu Albine Butar-butar yang merupakan anggota CU juga bagian dari Perempuan Potensial dampingan Petrasa kita harapkan dapat membangun desa mandiri dan memanfaatkan potensi desa mereka untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah desa yang mengetahui dan bekerja sesuai dengan Tupoksinya merupakan awal dari keberhasilan Pembangunan Desa”, ungkap Bapak Jusuf Rony Simamora (Tenaga ahli Pendamping Desa P3MD Kab. Dairi) yang menjadi Narasumber dalam Diskusi tersebut. Bapak Simamora juga memaparkan apa yang menjadi Tupoksi Pemerintah Desa baik itu Kepala Desa, Kaur, Kadus, Kasi, hingga Lembaga-lembaga mitra kerja Pemerintah Desa sesuai dengan regulasi pendukung. Ada banyak regulasi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Mentri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Desa. Tujuannya adalah agar Pemerintah bekerja tidak melenceng dari wewenang mereka.

Diskusi aktif dan partisipatif terjalin dalam kegiatan ini. Ada banyak Cita-cita yang Kepala Desa dan Perangkat Desa Lae Pangaroan sampaikan. Harapan kita adalah Pemerintah Desa terkhusus Lae Pangaroan berkontribusi besar dalam Desa membangun Indonesia. Masyarakat yang berdaulat, Sejahterah dan Mandiri.