Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) Kabupaten Dairi melakukan audiensi dengan anggota DPRD Dairi untuk menyampaikan beberapa keluhan yang dihadapi para petani. Audiensi dilaksankan di ruang rapat komisi DPRD Dairi Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Senin (17/4/2023).
Dalam pertemuan itu, rombongan dari APUK diterima oleh anggota DPRD, Halvensius Tondang dari PDIP, Nasib Sihombing dari Partai Nasdem dan Alfriyansah Ujung dari PKB serta OPD terkait Pemkab Dairi.
Beberapa keluhan yang disampikan oleh APUK dalam audiensi itu antara lain :
1. Sulitnya petani untuk mendapatkan akses kebutuhan pertanian dan kebutuhan hidup.
2. Sulitnya petani mendapatkan pupuk.
3. Mahalnya bibit Pertanian.
4. Pelayanan kesehatan yang buruk.
5. Buruknya infrastruktur jalan di beberapa kecamatan menuju kabupaten.
6. Adanya klaim hutan lindung secara sepihak oleh Dinas Kehutanan.
7. Bantuan sosial yang tidak merata menjadi ancaman yang menakutkan bagi petani di desa-desa.
8. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani, kehadiran perusahaan-perusahaan seperti PT. DPM dan PT. Gruti di Dairi menciptakan konflik agraria dan akan merampas tanah pertanian.
9. Semangkin sempitnya lahan pertanian, sehingga akan mempertajam konflik, baik secara horizontal maupun vertikal.
Boy Hutagalung selaku Staf Advokasi pendamping APUK mengatakan, bahwa audensi yang dilakukan bertujuan agar baik eksekutif maupun legislatif dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkhusus petani, hingga menemukan solusi pemecahan masalah.
“Dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, kami ingin ada pemecahan solusi dari pihak eksekutif dan legislatif,” ujar
Menurutnya lagi saat ini Kabupaten Dairi sedang tidak baik-baik saja. Dimana hak-hak petani tidak tersampaikan oleh pemerintah.
“Identitas petani saat sedang terancam, karena tanah petani yang telah dikelola dan dikuasai selama ratusan tahun di klaim menjadi kawasan hutan,” sebutnya.
Termasuk tanah pertanian mereka terancam dengan datangnya perusahaan besar di Dairi oleh pemerintah.
Untuk itu kami ingin melihat bagaimana sikap pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat petani, khususnya maslah air yang akan digunakan PT. DPM (Dairi Prima Minimal) yang merupakan sumber air bagi masyarakat di Parongil,” terangnya.
Dirinya sangat mengapresiasi atas hadirnya beberapa instansi dan DPRD yang telah hadir dalam audensi yang dilaksankan.
“Kami masih menunggu janji manis dari Pemkab Dairi dan DPRD, agar semua keluhan masyarakat dapat terwujud dan terealisasi dalam tahun ini,” tandasnya.
Selanjutnya Ketua APUK Dairi, Susandi Panjaitan menyebutkan, dalam audensi tadi sudah menemui titik terang dari sembilan lembaga yang diundang. Mereka juga sudah menjawab dengan baik dari sembilan pertanyaan yang diberikan.
“Kami masih menunggu realisasinya dan tindak lanjut, dan kami berharap jangan hanya janji-jandi saja yang selama ini kami dapat,” ungkapnya.
Sementara itu, menurut salah seorang warga, ibu Tioman Mangunsong menuturkan, terkait infrastruktur Jalan Sidikalang-Parongil yang rusak parah juga menjadi bagian dari perhatian APUK. Masyarakat selama ini merasakan betapa hancurnya jalan tersebut, sehingga mengganggu kegiatan ekonomi.
Namun, dalam audensi dengan pemerintah tadi, bahwa tahun ini perbaikan jalan tersebut telah dianggarkan dari APBD Pemkab Dairi dengan dana sekitar 18 Miliar.
Padahal dari isu yang berkembang selama ini, bahwasannya jalan Sidikalang-Parongil perbaikannya akan di danai oleh PT. DPM. Untung saja di danai Pemkab Dairi.
“Kalau saja perbaikannya di danai pihak PT. DPM, kami khawatir akses masyarakat terhadap jalan tersebut akan terbatas atau bahkan terampas,” ujarnya.
Sebagai masyarakat Parongil, dirinya tidak mau hak-hak masyarakat terampas hanya karena kepentingan PT. DPM yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi justru berpotensi merampas ruang hidup dan hak-hak sosial masyarakat.
“Kehadiran PT. DPM berpotensi merampas ruang hidup dan hak-hak sosial kami sebagai masyarakat petani,” ungkap Tioman.
Medanbisnisdaily.com-Dairi.