Aliansi Petani Untuk Keadilan Dairi atau di kenal juga dengan APUK Dairi merupakan aliansi dari 15 organisasi rakyat (OR) dengan jumlah anggota sekitar 7.000 KK yang terbentuk karena kekhawtiran bersama, dimana hak-hak petani belum terpenuhi oleh pemerintah secara adil dan merata. APUK Dairi ini seyogianya telah terbentuk pada 6 September 2022 yang lalu yang dihadiri oleh beberapa perwakilan organisasi petani yang ada di Kab. Dairi. Pada 1 November 2022 APUK DAIRI juga telah melakukan aksi demonstrasi pertama kali di depan kantor DPRD Dairi dan di depan kantor Bupati.

Kekhawatiran tersebut diawali dengan semakin sulitnya petani untuk mendapatkan haknya, akses terhadap kebutuhan pertanian dan kebutuhan hidupnya, kesulitan pupuk, mahalnya harga bibit tanaman, pelayanan kesehatan yang buruk, buruknya infrastruktur, klaim hutan lindung secara sepihak oleh pemerintah dan bantuan sosial yang tidak merata menjadi ancaman yang menakutkan bagi petani di desa-desa di kabupaten Dairi. Informasi dari pemerintah tentang penguasaan tanah dimana di beberapa kecamatan saat ini ada perusahaan besar hadir yang pastinya membutuhkan tanah yang luas. Petani khawatir dengan kehadiran perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ribuan hektar tanah akan menjadi ancaman bagi penguasaan dan pengelolaan tanah pertanian oleh petani di desa. Hal ini juga dipandang petani menjadi ancaman nyata akan terjadinya perampasan tanah pertanian, semakin sempitnya lahan pertanian dimana akan mempertajam konflik baik secara horizontal maupun secara vertical. Keadaan ini yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya APUK agar terwujudnya petani Dairi yang berdaulat.

(6/4/2023) Hari ini pengurus APUK diterima beraudiensi di Kantor DPRD Kab. Dairi. Pada surat permohonan audiensi APUK tertanggal 27 Maret 2023, APUK meminta kepada DPRD Kab. Dairi agar bersedia mengundang eksekutif (Pemerintah Kab. Dairi) di audiensi yang akan dilakukan pada tanggal 4 April 2023. Namun DPRD Kab. Dairi meminta agar audiensi dilakukan pada 6 April 2023. Harapannya dalam audiensi tersebut, APUK Dairi dapat langsung menyampaikan pokok persoalan dan aspirasinya dengan tujuan pemerintah kab. Dairi baik eksekutif dan legislatif dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Dairi terkhusus petani hingga menemukan solusi dalam pemecahan masalah tersebut.

Pertemuan kali ini mengecewakan APUK karena tidak satu pun dinas atau pejabat terkait (Pemkab Dairi) hadir pada audiensi tersebut, pun APUK hanya diberikan waktu setengah jam untuk menyampaikan aspirasinya. Hal ini dianggap mencoreng demokorasi di Dairi, karena rakyat datang kerumah sendiri namun harus dibatasi oleh waktu.

Perwakilan pengurus APUK yang hadir sempat menyampaikan pokok-pokok permasalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat terkhusus petani saat ini namun pertemuan harus disudahi karena DPRD Kab. Dairi memiliki urusan lain walau sebelumnya DPRD Kab. Dairi yang menentukan hari audiensinya. DPRD Kab. Dairi berjanji akan mengundang kembali kesembilan Dinas atau pemangku jabatan untuk beraudiensi dengan APUK Dairi pada tanggal 17 April 2023.